Politik Hukum Moderasi Beragama: Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Kabupaten Lumajang

Abstract

The This article examines the legal politics of religious moderation through the distribution of authority between central and local government and the 2023 policy of Lumajang Regency. It asks how local-government authority for religious moderation is constructed in Indonesia's regional-government system and how Lumajang’s policy is positioned after Presidential Regulation Number 58 of 2023. The study uses normative legal research with a socio-legal document case study and statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include Law Number 23 of 2014, Presidential Regulation Number 58 of 2023, Minister of Home Affairs Regulation Number 120 of 2018, and Lumajang Regent Decree Number 188.45/85/427.12/2023. The findings show that religious affairs remain an absolute central-government competence, while local governments have a legally bounded role in maintaining interreligious harmony as a general government affair. Lumajang's March 2023 policy preceded the presidential regulation and substantially accords with its framework on dialogue, coordination, public participation, and financing. A regent decree is suitable for concrete administrative designation and coordination, while generally binding norms require a regulatory instrument or planning document. The article proposes a two-layer authority model separating religious-substantive authority from local facilitative-governance authority.

Keywords: religious moderation; local government; legal politics;

Artikel ini menganalisis politik hukum moderasi beragama melalui pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta kebijakan Kabupaten Lumajang tahun 2023. Penelitian mengkaji konstruksi kewenangan Pemerintah Daerah dan kedudukan kebijakan Lumajang setelah Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 berlaku. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan studi dokumen bercorak socio-legal melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum utama mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/85/427.12/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urusan agama merupakan kewenangan absolut Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki ruang terbatas untuk membina kerukunan umat beragama sebagai urusan pemerintahan umum. Kebijakan Lumajang pada Maret 2023 mendahului Peraturan Presiden dan selaras dalam aspek dialog, koordinasi, partisipasi, dan pendanaan. Keputusan Bupati tepat untuk penetapan administratif konkret, sedangkan norma mengikat umum memerlukan instrumen pengaturan atau dokumen perencanaan. Artikel ini menawarkan model dua lapis kewenangan yang membedakan otoritas substantif keagamaan dan otoritas fasilitatif-tata kelola daerah.

Kata Kunci: moderasi beragama; pemerintah daerah; politik hukum;